|
Kamis, 27 September 2012
9/28 KOMPAS.com - Nasional
Diposting oleh Unknown di 15.08
Direktur Negarawan Center, Johan O Silalahi menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu berbuat banyak untuk bangsa Indonesia. 
Johan menjelaskan, budaya hedonisme di kalangan generasi muda telah mencetak generasi gagal memajukan bangsa. 
Persetujuan tertulis Presiden tidak diperlukan lagi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah yang terlibat dugaan korupsi. 
Ketua bidang politik Partai Serikat Rakyat Independen SRI Rocky Gerung mengungkapkan pemerintah masih kurang serius membangun demokrasi. 
Polri melengkapi lima berkas kasus dugaan korupsi simulator SIM. 
Virus corona menjadi perhatian pemerintah Kerajaan Arab Saudi, setelah seorang warganya dan satu warga Qatar yang pernah ke negara itu meninggal. 
Seluruh elemen bangsa Indonesia hendaknya turut mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Menteri Agama, Suryadharma Ali, berjanji memperbaiki sistem pemberian porsi haji kepada calon jemaah lanjut usia pada penyelenggaraan tahun depan. 
Tujuh orang penumpang meninggal pada peristiwa tenggelamnya KMP Bahuga Jaya di perairan Selat Sunda. 
Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mengaku telah menyiapkan penyidik terbaik untuk ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. 
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengatakan, Fahd el Fouz bukan staf pribadi atau staf ahlinya. 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu malam WIB ini, di Gedung PBB, New York, Amerika Serikat, akan bertemu Presiden Mesir Muhammad Mursi. 
PM Jepang Yoshihiko Noda, Selasa 25/9/2012, bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela kegiatan Sidang Majelis Umum PBB. 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa 25/9/2012, mengundang Presiden Brasil Dilma Roussef untuk datang ke Indonesia pada tahun depan. 
Partai Golkar berharap tidak ada perubahan persyaratan pengusungan capres dan cawapres dalam revisi UU Pilpres karena dinilai sudah memadai. 
Wakil Kepala Polri Komjen Nanan Sukarna menilai KPK pandai membentuk citra di depan publik. 
Pemerintah akhirnya diberi kesempatan menyampaikan pandangan mengenai Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional RUU Kamnas. 
"Kalaulah revisi itu memperkuat posisi KPK, tentunya saya sangat setuju," kata Amir di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. 
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, ada upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan secara masif, sistematis, dan terstruktur. 
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat belum mencapai kesepakatan terkait masalah fit and proper test 30 calon komisioner Komisi Nasional HAM. 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa ditanyakan seputar proyek PLTS di Kemnakertrans. 
Anggota Dewan Penasihat Gerindra, Martin Hutabarat, menilai, upaya memecah PDI Perjuangan dan partainya untuk menjegal Jokowi-Basuki. 
Mantan Wali Kota Cilegon, Aat Syafaat segera disidang. Berkas penyidikan Aat dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke tahap penuntutan. 
BNN menggandeng Kepolisian RI Polri, khususnya Divisi Hubungan Internasional Polri Hubinter Polri, untuk memberantas narkoba di Indonesia. 
Ketua Umum PWI Pusat Margiono menyatakan, pers independen tetap boleh memihak dalam pemberitaannya, asalkan pilihan keberpihakan itu tidak dibayar 
Posisi anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat Theresia Ebenna Ezeria Pardede atau akrab disapa Tere, resmi digantikan oleh Efi Susilowati. 
KPK akan kaji informasi soal surat Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo yang isinya menetapkan pemenang lelang proyek simulator SIM. 
PDI Perjuangan menilai, kerja sama dengan Partai Gerindra di Pilkada DKI Jakarta berjalan tidak efektif, dan dimanfaatkan untuk pencitraan Prabowo 
Wakil Sekjen DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, tidak pernah ada kesepakatan antara partainya dan Gerindra untuk mengusung Prabowo. 
Dalam batas penalaran yang wajar, hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta seharusnya dimenangkan oleh pasangan Foke-Nara. 
Partai Gerindra menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK jika diarahkan untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki KPK. 
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Saan Mustopa, terkait dugaan korupsi PLTS Kemnakertrans 2008. 
Bambang Widjojanto menilai, revisi UU KPK hanya keinginan segelintir oknum anggota DPR yang tidak paham akan prinsip reformasi. 
Busyro Muqoddas mengatakan, rekrutmen penyidik independen KPK untuk menggantikan penyidik dari Polri masih berlangsung. 
Belakangan ini Densus 88 Antiteror Polri menangkap beberapa anggota kelompok teroris yang masih remaja. 
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)
1
Postingan Populer
-
Our records indicate that kajaraye@gmail.com requested and confirmed to be added to the "More Traffic" newsletter on Septe...
Template by:
Template Design by Si-Blog | Sponsored by StylistBackgrounds
0 komentar:
Posting Komentar